Beasiswa Dinilai Bermasalah, Aliansi Mahasiswa Nunukan Suarakan Aspirasi

Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang Beasiswa Dinilai Bermasalah, Aliansi Mahasiswa Nunukan Suarakan Aspirasi Sebagai berikut:

Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan selaku Jendral Lapangan menyampaikan, aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Nunukan. Khususnya terkait tidak adanya transparansi dalam proses penyaluran beasiswa Harapan Energi Baru yang selama ini berjalan.

“Berdasarkan temuan dan aspirasi yang kami himpun, terdapat indikasi bahwa penerima beasiswa didominasi oleh kalangan mahasiswa yang orang tuanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kalangan mampu, sementara mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru banyak yang tidak terakomodir,” ungkap Moris.

Sementara itu, Restu Abi Milla Mahasiswa Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan mengatakan, Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki masyarakat dengan kondisi ekonomi yang beragam, termasuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan dukungan pendidikan.

Menurutnya, beasiswa seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesempatan, namun praktik penyaluran saat ini didominasi oleh mahasiswa
dari keluarga mampu, khususnya yang orang tuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial, melemahkan rasa keadilan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan agar program beasiswa benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada mereka yang membutuhkan,” kata Restu.

Dalam kesempatan ini pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, diantaranya;

1. Meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Dinas terkait membuka data penerima beasiswa secara terbuka, termasuk kriteria seleksi, jumlah penerima, dan latar belakang ekonomi mahasiswa.
2. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan kriteria penentuan penerima beasiswa agar tidak didominasi oleh mahasiswa dari keluarga mampu, khususnya yang orang tuanya PNS.
3. Menuntut agar beasiswa diberikan secara adil dan tepat sasaran, berpihak pada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan prinsip pemerataan pendidikan.
4. Meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program beasiswa agar akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
5. Memastikan masyarakat, termasuk mahasiswa, dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan beasiswa sehingga aspirasi mereka terdengar dan dijadikan dasar perbaikan sistem.
6. Menuntut mengantikan mahasiswa yang golongan sangat mampu untuk diputuskan beasiswanya dan digantikan oleh kalangan keluarga yang kurang mampu di kampus terkait.

Restu menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memberikan beasiswa dinilai tidak transparan, khususnya terhadap batuan Beasiswa Afirmasi dengan Universitas Hasanuddin Makassar.

Menurutnya, proses seleksi hingga hasil tes tidak transparan ke publik, sehingga diindikasi beasiswa tersebut 70 persen diterima oleh kalangan keluarga yang mampu.

“Ini yang kita harapkan adanya transparansi, kalau bisa kita minta kepada Pemkab Nunukan untuk menyampaikan daftar atau SK penerima bantuan beasiswa tersebut dan kalau terbukti penerimanya dari kalangan yang mampu kita minta agar penerima beasiswa tersebut digantikan. Karena sepemahaman kita beasiswa afirmasi ini untuk yang tidak mampu,” pungkasnya.

Demikian kami sampaikan informasi Beasiswa Dinilai Bermasalah, Aliansi Mahasiswa Nunukan Suarakan Aspirasi semoga bermanfaat.

Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info